Malik Ridwan : Kontributor Harian Bisnis Indonesia

Ditengah krisis ekonomi, kerena naiknya harga barang yang berlipat ganda, masyarakat aceh kian hari semakin banyak melakukan pergembangan usahanya, dibuktikan makin dekatnya masyarakat dengan Bank, salah satu dialami oleh Bank Pembangunan Daerah, meningkatnya pertumbuhan kredit, membuktikan masyarakat ingin hidup dalam ekonomi normal



Banda Aceh-Bank BPD Aceh telah penyaluran kredit pada posisi 31 Mei 2008 sebesar Rp 3 triliun. dengan pertumbuhan penyaluran meningkat mencapai angka 56,92 persen.

Hal ini di picu banyak permintaan masyarakat untuk modal usaha, sehingga BPD Aceh terus mengupayakan untuk kesejahteraan masyarakat aceh sendiri. Kata Direktur Utama PT Bank BPD Aceh H Aminullah Usman di Banda Aceh. Jumat 20/6

Sampai saat ini persentase di atas rata-rata pertumbuhan kredit nasional yang hanya 25,55 persen. Kita terus memperbanyak penyaluran kredit untuk berbagai sektor usaha di Aceh sesuai dengan kebutuhan yang di ajukan kepada kita, tambah Aminullah

Aminullah menyebutkan, penyaluran kredit tahun sebelumnya hanya 2,3 triliun. Dana tersebut dikucurkan untuk usaha kecil di Aceh. Dengan membaiknya pertumbuhan kredit tersebut, Bank BPD Aceh terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

“kami selalu berusaha yang terbaik untuk melayani masyarakat, baik dalam pengembangan usaha , simpan pinjam maupun dalam melakukan transaksi, pengembangan kantor pelayanan yang maksimal, agar masyarakat mudah menjangkau”lanjutnya.

Katanya, salah satu cara untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat meingkatkan status kantor pelayanan dari kantor kas menjadi kantor cabang, hal itu memudahkan masyarakat mengurus segala keperluan kredit, simpan pinjam, masyarakat di kawasan Blangkejeren, Gayo Lues dan Redelong, Bener Meriah. Tidak mesti harus ke banda aceh untuk mengurus surat-surat penting di BPD akan tetapi cukup di daerah masing-masing.

Saat ini BPD aceh sudah membuka 18 kantor cabang dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Jadi masyarakat akan lebih dekat dan bersahabat dengan kawakan pelaku bisnis yang membutuhkan jasa pebankan.

BPD Aceh bukan hanya memperkaya diri, akan tetapi bagaiman menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik, karena itu untuk memaksimalkan fungsi perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, penyaluran kredit dan operasional. Yang disenangi oleh masyarakat. Lanjutnya.

“BPD belum merasa puas dengan hasil yang telah di peroleh, kita akan terus berupaya, dimasa yang akan datang, BPD semakin banyak menyalurkan kredit kepada masyarakat. Sekarang kondisi sudah stabil, ekonomi rakyat akan bangkit jika ada pendukung. Saya yakin itu. Imbuh direktur BPD Aceh tersebut.

Posted in Diposkan oleh kulatbulat di Saturday, June 21, 2008  

Posted in Diposkan oleh kulatbulat di Saturday, June 21, 2008  

Unicef baru mampu merealisasikan bangunan yang telah di janjikan sebanyak 106 unit sekolah dari 346 unit yang diprogramkan oleh lembaga tersebut, menurut informasi sisanya akan di bangun kembali sampai tuntas mulai sekrang sampai 2009.



Banda Aceh-Lembaga donor PBB United Nations Emergency Children's Fund (UNICEF) memiliki sejarah yang panjang dalam upaya memberikan bantuan darurat diseluruh penjuru dunia, baik untuk bencana alam maupun yang disebabkan konflik.

Jauh sebelum gempa bumi dan tsunami melanda Aceh-Nias 2004 lalu, Unicef telah lama berperan di Aceh memberikan bantuan kemanusiaan serta membina anak-anak korban konflik.

Pasca gempa bumi dan tsunami tahun 2004 lalu, unicef menitik fokus pada pembangunan fisik dengan sasaran sekolah yang hancur akibat tsunami. Serta bantuan lainnya yang sifatnya kesekolahan. Kata Hoang van Sit, UNICEF Education Specialist

Hoang van Sit, menjelaskan, hingga kini dari total 346 unit sekolah yang akan di bangun oleh Unicef baru selesai sebanyak 106 unit sekolah. Untuk sisanya akan di selesaikan tahun 2008 sampai batas waktu unicef berada di Aceh.

“kami sangat komit membangun kembali aceh-nias pada sektor pendidikan, sisa bangunan sekolah yang belum rampung akan kami selesai mulai tahun 2008 ini hingga kami meninggalkan aceh-nias” janji Hoang van Sit, saat melakukan peluncuran pemiliharaan sekolah bersih SDN 1 Peukan Bada di kabupaten Aceh Besar, jumat 13/6.


Kedepan ini Unicef melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Nasional Nanggroe Aceh Darussalam berserta kabupaten/kota yang ada di dalam wilayah Aceh, untuk melakukan kampanye pemeliharaan kebersihan dan penghijaun sekolah yang telah di bangun, baik oleh unicef maupun lembaga lainnya, tambah Hoang van Sit.

Katanya, Program ini akan melibatkan seluruh unsur, mulai dari dinas terkait, tenaga pengajar, komite sekolah, wali murid, siswa serta masyarakat. Ini perlu dilakukan untuk menyelamatkan sekolah-sekolah. Dari perawatan biaya yang tinggi.

Kampanye Pemeliharaan Sekolah ini adalah bagian dari upaya-upaya UNICEF untuk memadukan program konstruksi bangunan sekolah dengan program pembangunan kapasitas guru dan semua pihak yang bergerak di bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh dan Nias. Oleh karena itu, selain membangun sekolah, UNICEF juga mengadakan pelatihan bagi guru-guru, kepala sekolah dan anggota masyarakat dalam bidang pelatihan dan manajemen berbasis sekolah, metode pembelajaran yang berfokus pada anak, partisipasi masyarakat dan pemeliharaan bangunan sekolah, tandasnya.

Sementara itu, kepala dinas pendidikan Nasional Nanggroe Aceh Darussalam, Mohd. Ilyas, menyambut positif kerjasama yang di tawarkan oleh unicef, mengingat lembaga ini telah banyak membangun sekolah di Aceh yang hancur akibat baik di masa konflik maupun gempa bumi dan tsunami 2004 lalu.

Katanya, dari data yang kami terima sekolah yang telah di bangun oleh unicef mencapai ratusan unit, sampai saat ini sudah menyelesaikan 106 unit dari alokasi yang ditawarkan sebanyak 346. Selain itu unicef sedang memfokus untuk mempercepat penyelesaian pembangunan sekolah baik di aceh maupun di nias.

Untuk itu, perlu diberikan dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi, agar generasi anak-anak Aceh di masa yang akan datang bisa sekolah dengan tenang dan nyaman apalagi di dukungan dengan lingkungan yang bersih. Tambah Mohd Ilyas.

Bentuk dukungan lain yang harus kita lakukan, untuk mempercepat pembangunan sekolah-sekolah yang hancur akibat konflik dan tsunami, kini masa damai, mari kita bangkit untuk memajukan negeri ini dalam dunia pendidikan. Seru Kepala Dinas Pendidikan Nasioanal Aceh.

Posted in Diposkan oleh kulatbulat di Thursday, June 19, 2008  

Masyarakat dikenal sebagai masyarakat yang kaya dan ramah tamah, kekayaan alam yang terkandung di dalam perut buminya sekan tidak membawa hasil kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dibuktikan dengan banyak masyarakat memperoleh dana bantuan langsung tunai mencerminkan masih ada masyarakat yang miskin di wilayah yang dikenal sebagai penghasil minyak terbesar di nusantara.


Banda Aceh- Sekitar 497.038 jiwa warga miskin di Nanggroe Aceh Darussalam memperoleh bantuan langsung tunai, yang akan berlangsung 29 mei mendatang, rabu 28/05
Menurut Kepala PT Pos Indonesia cabang Banda Aceh, Khairil Anwar mengatakan verifikasi penerima BLT kali ini akan dilakukan oleh masing-masing kecamatan.
Berdasarkan data yang dimiliki Kantor Pos cabang Banda Aceh, jumlah penerima BLT untuk provinsi NAD berjumlah 497.038 jiwa. Data ini masih menggunakan data lama yakni tahun 2005, tambahnya
“Pencairan tahap pertama akan dilakukan untuk warga di enam kecamatan di Banda Aceh. dimulai sejak Senin (26/5) ini, untuk seluruh kabupaten/kota dalam propinsi Aceh akan di laksanakan pada tanggal 29 mei mendatang. Di PT Pos setempat baru menyalurkan kupon BLT kepada masing-masing camat yang ada di kabupaten/kota” ujar Khairil
Mekanisme penyaluran sudah ditetapkan, jadi jika ada yang membuat anarkis kita akan melakukan tindakan yang tegas, untuk itu kita sudah minta bantuan pihak kepolisian mengamankan tempat penyaluran BLT, ujar Khairil Anwar.
Khairi menambahkan, kita ingin dalam penyaluran ini benar-benar berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, kita tidak ingin terjadi kericuhan seperti daerah lain. Apa lagi isu kenaikan BBM, maka kita minta bantuan pihak kepolisian untuk mengamanakan jalannya penyaluran tersebut.
“mudah-mudahan besok (hari ini-red) penyalauran ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama” tandas khairil

Posted in Diposkan oleh kulatbulat di Thursday, June 19, 2008  

Malik Ridwan : Kontributor Bisnis Indonesia.

Inflasi Aceh rata-rata naik diatas Inflasi Nasional, hal ini terjadi karena pengaruh akibat naiknya bahan bakar minyak, sehingga harga kebutuhan pokok makin meningkat. Masyarakat Aceh akan merasakan susahnya berjuang untuk hidup, apalagi kondisi daerah baru saja pulih dari delema konflik dan tsunami. masyarakat belum siap



Banda Aceh-Akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bulan lalu, harga barang dan jasa di Banda Aceh meningkat Tajam. Ini menjadi barometer utama perekonomian Aceh. Demikian kata Badan Pusat Statistik Aceh, selasa 3/6

Menurut Iskandar. Akibat kenaikan BBM yang diberlakukan oleh pemerintah sejak tanggal 23 mei lalu, berdampak pada naiknya sejumlah kebutuhan di Banda Aceh, Pantauan harga barang dan jasa di Pasar Ulee Kareng dan Peunayong, Banda Aceh, tercatat mengalami kenaikan dengan inflasi sebesar 3,78 persen. kata Kepala BPS Aceh,
Inflasi ini dinilai naik signifikan, mengingat April sebelumnya Banda Aceh mengalami deflasi atau penurunan harga barang dan jasa sebesar 0,80 persen. Kenaikan tersebut, sebagaimana data BPS, menempatkan inflasi Mei sebagai inflasi tertinggi sepanjang tahun 2008 dan kedua tertinggi setelah inflasi Juli 2007 yang mencapai 3,83 persen, tandasnya

Iskandar, menambahkan, naiknya inflasi Banda Aceh pada Mei 2008 terindikasi dari naiknya Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 205,60 pada April 2008 menjadi 213,37 pada Mei 2008. Dari 79 jenis barang dan jasa yang mengalami perubahan harga, 62 di antaranya mengalami inflasi dan sisanya deflasi.

naiknya harga barang dan jasa di Banda Aceh dapat mempengaruhi segala kebutuhan masyarakat, secara jelas harga meningkat tajam dintaranya terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 8,58 persen, diikuti transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan 2,41 persen, kesehatan 2,19 persen, sandang 0,72 persen, dan terakhir kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,17 persen.

Mengingat kenaikan harga BBM terjadi pada minggu terakhir Mei, maka dikhawatirkan pada Juni nanti inflasi akan kembali terjadi. “Berdasarkan hal tersebut, sudah sewajarnya instansi terkait dan pihak berkompeten memberikan perhatian lebih serius untuk menjaga stabilitas harga, sehingga tidak terjadi fluktuasi yang tidak wajar,” imbau Iskandar.

Kepala BPS Aceh juga mengungkapkan bahwa inflasi yang terjadi Mei lalu juga telah menempatkan inflasi Banda Aceh sebagai yang tertinggi secara nasional. Inflasi nasional tercatat sebesar 1,41 persen.

“Hampir semua kota di Indonesia mengalami inflasi. Tapi, dari 45 kota, Banda Aceh-lah yang tertinggi, diikuti Ambon 3,38 persen, Jambi 2,53, Bandar Lampung 2,45, dan Pangkal Pinang 2,41 persen,” sebut Iskandar.

Akibatnya, laju inflasi tahun kalender 2008 (Januari-Mei) mencapai 6,54 persen dan inflasi setahun atau year on year/yoy (Mei 2007-Mei 2008) sebesar 15,29 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding angka nasional.

“Laju inflasi nasional tahun kalender 2008 sebesar 5,47 persen dan inflasi setahun (yoy) sebesar 10,38 persen,” sebut Iskandar.

Posted in Diposkan oleh kulatbulat di Thursday, June 19, 2008  

Malik Ridwan : Kontributor Harian Bisnis Indonesia

- Kepala Humas : Kami sudah Penuhi Permintaan Masyarakat

konflik masyarakat setempat dengan pihak perusahaan semen andalas indonesia seakan tidak ada titik temu, masyarakat selalu ditipu sejak didirikan pabrik penghasil semen terbesar di sumatera setelah sriwijaya, kemana keadilan ini mereka cari. disaat damai masih ada stetiment yang dapat menganggu kehidupan, belum lagi dilihat dampak limbah disekiling pabrik yang dapat membahayakan penduduk setempat



Banda Aceh- Masyarakat Kecamatn Lupueng dan Lhok Nga kabupaten Aceh Besar yang diwakili oleh Kepala Desa yang berjumlah 34 dan Imum Mukim 5 serta 30 tokoh masyarakat setempat kembali mengultimatum pihak PT Semen Andalas Indonesia, kamis 5/6

Hadirnya perwakilan masyarakat tersebut disambut oleh pihak PT SAI yang diwakili oleh Kepala Humas Wisnu Diwantara. Sedangkan tokoh masyarakat setempat dipimpin oleh Yulfan. Yulfan menyebutkan. Alasan mereka menemui pihak PT SAI karena selama ini tuntutan kami tidak dipenuhi dengan mengulur-gulur waktu.

Maka kami kesini untuk kejelasan. Kami sudah tidak di hargai oleh pihak PT SAI. Kami sudah dikelabui oleh pihak PT SAI, sehingga kami menemui pihak PT SAI untuk memastikan janji-janji yang telah dilontarkan kepada kami sebelumnya. Ujar Yulfan.

Yulfan merincikan, perjanjian antara masyarakat Lupung dan Lhok Nga Aceh Besar dengan Pihak PT SAI Sebelumnya, yaitu Pihak PT SAI harus menghormati dan menjujungi tinggi norma masyarakat setempat.

Selain itu, Pihak PT SAI juga harus mengutamakan ketenagakerjaan dari penduduk lokal, sebab hadirnya PT SAI ini berkat dukungan masyarakat, tanpa masyarakat PT SAI ini tidak akan bisa berdiri disini.

Tambahnya Perumusan Analisi mengenai Dampak Lingkunagn (AMDAL) harus dilibatkan masyarakat setempat, karena selama ini pihak PT SAI selalu merumuskan sendiri tanpa melibat masyarakat.

“Jika tidak dipenuhi janji yang telah dilontarkan sebelumnya, masyarakat setempat tidak akan menjamin keamanan PT SAI, dan terus kami lakukan kampanye untuk menghentikan kegiatan PT SAI di daerah kami” Ujar Yulfan yang membuat kami kecewa, pihak PT SAI dan Pemkab Aceh Besar selalu menolak saat di ajak kompromi dengan masyarakat persoalan lingkungan.

Dari itulah kami sangat kecewa. Kenapa ketika bicara lingkungan selalu di tolak. Tandas Yulfan di hadapan Pers. Sementara itu, pihak PT SAI yang diwakili oleh kepala Humas Wisnu Diwantara, mengatakan, pihaknya sudah memenuhi tuntutan masyarakat setempat, kami sudah sepakat kebutuahan masyarakat harus di utamakan.

Wisnu menambahkan, persoalan tenaga kerja di PT SAI hampir 90% itu masyarakat Aceh dari 90% jumlah tenaga kerja 45% lebih masyarakat lupung dan lhok Nga. Selain itu, kami juga sudah merumuskan program kemakmuran masyarakat setempat, dengan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan program kepemudaan.

Kami tidak menentukan budjet, kami kembalikan kepada masyarakat setempat. Papar wisnu kepada wartawan usai pertemuan dengan masyarakat. Kami juga menyediakan program beasiswa terhadap masyarakat yang kurang mampu dilingkungan PT SAI, ini bahagian tuntutan masyarakat yang harus kami penuhi.

Wisnu juga mengakui, sebelumnya pihak PT SAI tidak pernah melibat masyarakat dalam berbagai kebijakan di PT SAI, ini kecolongan masa lalu kami akan perbaiki di masa yan akan datang. Kami usahakan semampu kami bantu. Tandasnya.

Wisnu juga menyingung, PT SAI tidak di bantu oleh dana bantuan pinjaman seperti yang di beritakan sebelumnya, jika itu benar maka bukan saya yang berbohong akan tetapi president PT SAI, saya hanya mengutip dari beliau, tidak ada bantuan Pinjaman IDB untuk PT SAI. Ini semua dana perusahaan sendiri, tolong jangan di gembar-gembor

Posted in Diposkan oleh kulatbulat di Thursday, June 19, 2008  

Malik Ridwan : Kontributor Harian Bisnis Indonesia

Banda Aceh- Lembaga Aceh Journalis for AIDS (AJFA)mengusul kepada pemerintah dan dewan perwakilan Rakyat Aceh untuk mengagaskan Qanun penanggulangan HIV dan AIDS. Menginngat para pengidap HIV dan AIDS sudah menyebar ke 13 dari 23 kabupaten-kota dalam Nanggroe Aceh Darussalam.



Kian hari kasus HIV dan AIDS di Aceh sudah meningkat Tajam. Sejak ditemukan pengidap tahun 2004 hanya satu kasus, namun sekarang pengidap meningkat menjadi 23 kasus. Jika ini dibiarkan anak-anak aceh akan mengalami banyak penyebaran HIV dan AIDS, kata Ketua Journalis for AIDS (AJFA) Munawardi Ismail, SH sabtu 7/6
Munawardi, menambah, AJFA selaku lembaga Jurnalist yang peduli tentang peduli AIDS di Aceh, sudah saatnya parlemen turun tangan untuk menggagas kebijakan politik yang sesuai dengan peran lembaga legistatif. Agar persoalan HIV dan AIDS di Aceh bisa di atur dengan qanun tersendiri.
Sebenarnya isu HIV dan AIDS ini, bukan isu lokal/daerah, akan tetapi sudah menjadi isu internasional, di berbagai negara sangat serius menangani persoalan HIV dan AIDS. Untuk itu tindakan parlemen sangat diperlukan.
Banyak negara sudah berhasil mengurangi epidemi HIV dan AIDS melalui kemauan politik yang kuat dan komitmen untuk bertindak," sebut dia.

Katanya, sebagai cotoh beberapa negara seperti Thailand, Senegal berhasil mengurangi penyebaran HIV, begitu pula dengan Uganda juga berhasil mengatasi peledakan epidemi. Menurunkan tingkat infeksi dari 14 persen di tahun 90-an menjadi 8 persen pada tahun 2000.

Melihat strategi pencegahan dan penanggulangan yang telah berhasil di kembangkan oleh berbagai negara dan daerah lain yang ada di Indonesia. Maka parlemen perlu mempersiapkan peraturan daerah agar tidak terjadi peningkatan kasus HIV maupun AIDS. Dimasa yang akan datang. Jelasnya
Disebutkannya, jika Aceh nanti menghasilkan qanun yang dimaksud, berarti daerah ini sudah mengikuti beberapa daerah lain di Indonesia yang sudah lebih dulu membuat peraturan daerah untuk menanggulangi HIV dan AIDS.

Daerah-daerah yang sudah membuat produk hukum tentang HIV dan AIDS antara Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS, Perda Kota Palembang, Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan HIV dan AIDS, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Jawa Timur, serta beberapa daerah lain seperti NTT, Kabupaten dan Merauke dan Jayapura. Sebutnya.
Munawardi, menambahkan, percuma saja anggaran yang cukup banyak untuk Aceh. Jika masyarakat dalam wilayah hukum aceh mengalami penyakit yang mematikan. Sebelum menyebar yang lebih luas alangkah baiknya pihak pemerintah aceh dan parlemen mengatasi sejak dini dengan produk hukum yang jelas.
Sementara itu, Abdullah Saleh SH anggota DPRA faksi PPP mengatakan, pihaknya menyambut positif atas usulan AJFA untuk mengagaskan qanun tersebut.
Katanya, jika sangat mendesak untuk segera membuat qanun tersebut sebaiknya pihak AJFA membuat konsep yang matang kemudian mengajurkan kepada parlemen sebagai institusi pengesahan qanun di tingkat daerah.
Abdullah saleh, juga menyingung. Sebenarnya di Aceh sudah sangat konplit tentang pengaturan pengaulan bebas. Dengan hadirnya qanun syariat islam yang mengatur segala demensi kehidupan masyarakat. HIV dan AIDS tidak akan terjadi di Aceh.
Dijelaskannya, Jika masyarakat Aceh benar-benar menjalankan syariat denga baik sesuai dengan mekanisme, saya yakin penyebaran HIV dan AIDS tidak akan berkembang luas seperti terjadi sekarang ini.
Namun, itu semua perlu pengkajian yang serius dalam merancang peraturan daerah, untuk mengatasi terjadi penyebaran HIV dan AIDS di bumi serambi mekkah. Jika pihak AJFA dan organisasi peduli HIV dan AIDS merasa lebih penting. Tandas anggota komisi A.

Posted in Diposkan oleh kulatbulat di Thursday, June 19, 2008