Berbagai peristiwa terjadi di aceh pasca konlflik, terus menyulitkan ekonomi rakyat bisa kambuh, kita kwatirkan akan bertambah kota penderitaan rakyat. untuk iti perlu di tegakkan hukum di aceh untuk mewujudkan ekonomi aceh yang bebas dan maju, demikian disampaikan Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) di banda aceh. 1 Juli 2008.



Banda Aceh-Kondisi masyarakat Aceh saat ini masih trauma dalam pemulihan ekonomi, berbagai kejadian terjadi di bumi serambi mekkah pasca konflik, sebenarnya dalam suasana sedang menikmati perdamaian biarlah rakyat mencari nafkah sendiri untuk membangun negeri ini.

Demikian disampaikan, Juru Bicara Komisi Peralihan Aceh (KPA). Ibrahim Syamsuddin pada wartawan di banda aceh selasa, 1/6. Menurutnya prilaku penegak hukum belum memberi perlindungan terhadap kehidupan aman masyarakat sehingga berbagai kejadaian di bumi aceh pascakonflik telah meresahkan masyarakat aceh secara keseluruhan.

Kasus Bukit Antara kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, buktinya nyata bahwa kondisi masyarakat aceh sudah terjempit, dimana-dimana ada pembunuhan yang seharusnya tidak perlu terjadi di Aceh lagi.tambahnya

Kami mencurigai buruknya kondisi keamanan saat ini sebagai sebuah skanerio pihak lain yang tidak senang dengan perdamaian untuk kembali konflik baru, sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat bukan lebih baik, malahan semakin menurut. Ungkpanya

“Boleh jadi ini juga efek dari tidak berhasilnya perluasan kesempatan kerja dan pemulihan sektor ekonomi pasca konflik.Untuk hal ini Pemerintah Aceh harus lebih proaktif untuk mencari formulasi yang tepat dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat”

Katanya, Uang Aceh yang banyak ternyata tidak mampu dijadikan sebagai momentum Oleh Pemerintah Aceh untuk melepaskan rakyat dari jerat kemiskinan. Ingat kemiskinan membuat orang berpikir pendek dan negatif. Dimanapun didunia kemiskinan selalu berbanding lurus dengan kriminalitas

Menurut, Seharusnya pemerintah Aceh yang dipilih langsung oleh rakyatnya, mencari furmalasi untuk pemberdayaaan ekonomi masyarakat, tidak tinggal diam. Ini bisa bahaya untuk kelangsungan hidupan masyarakat aceh.

Untuk itu KPA menyerukan semua pihak untuk saling mendukung dalam memberantas kriminalitas di Aceh. Para komponen strategis mari saling percaya dan bersinergis.Kepada eksekutif dan legislatif Aceh harus lebih cerdas membuat program untuk mensejahterakan rakyat. Jangan hanya melihat jumlah uang tapi lihatlah uang itu milik rakyat yang diamanahkan untuk anda kelola untuk mereka.harapnya.






-Konflik PT SAI

Sementara itu, ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Rakyat Aceh (DPP PRA) Ridwan H Muktar, menilai persoalan di Nisam Aceh utara, yang dapat menganggu proses perdamaian yang sedang kita nikmati bersama, sehingga mempengaruhi kebijakan ekonomi rakyat.

Selain di Aceh utara, katanya ada yang lebih menyakitkan lagi Konflik antara PT SAI di Lhok Nga Aceh Besar dengan warga setempat juga belum ada titik temu, hingga memasuki bulan ketujuh penyelesaian konflik muara antara PT SAI dengan warga belum ada jalan keluar. Tambah ridwan

Sudah cukup rakyat menderita akibat konflik yang berkepanjangan, kini saatnya rakyat bangkit untuk meraih dan memperbaiki ekonomi keluarga, saatnya rakyat menerima manfaat yang sah. lanjutnya

Pemerintah Aceh hanya diam sejenak, malahan saat warga melakukan audiensi dengan pemerintah aceh tidak ada solusi persoalan tersebut. Hingga kini tidak ada satupun yang bersuara untuk membela rakyat di jadikan budak di negeri sendiri.

Masyarakat sekitar sudah tidak tahan atas perlakuan yang tidak adil puluhan tahun masyarakat terus dibiarkan menghisap udara yang penuh polusi berbahaya. Jangankan untuk pemberdayaan ekonomi warga setempat, untuk urusan umum saja belum pernah di bantu oleh pihak PT SAI, saya sudah mendapat info yang sebenarnya. Ungkap ridwan

Untuk itu Dewan Pengurus Pusat Partai Rakyat Aceh (DPP PRA) mendesak Pemerintah Aceh agar segera menyelesaikan konflik tersebut. Karena dikhawatirkan masyarakat Lhoknga dan Leupung akan jenuh dan melakukan aksi-aksi anarkis.

“katanya, Pemerintah Aceh harus segera menurunkan tim independent untuk menyelesaikan konflik perusahaan semen dengan masyarakat local, jangan sampai masyarakat berbuat hal-hal yang melanggar hukum,”

Ketua DPP PRA, menambahkan, selama ini terlihat perusahaan semen tersebut mencoba mengadu domba pemerintah dengan masyarakat sehinga konflik yang sebelumnya terjadi dengan perusahaan bisa beralih menjadi konflik antara pemerintah dengan masyarakat.

“Perusahaan akan melakukan apapun untuk mengeruk keuntungan besar dan tanpa adanya ancaman dari siapapun, termasuk masyarakat sekitar,” lanjut Ridwan H Muktar, saat melihat fenomena yang terjadi selama ini.

Menurut Ridwan tuntutan masyarakat Lhoknga dan Leupung sesuatu yang wajar karena selama ini yang mereka tuntut tidak muluk-muluk, “Yang mereka tuntut sesuatu yang memang sudah menjadi tanggung jawab perusahaan,” ujarnya.

“Sejauh ini terlihat PT SAI terus mencari cara agar masyarakat bias melakukan aksi anarkis sehingga mereka bisa meminta bantuan aparat keamanan untuk menangkap pemimpin masyarakat,” tambah Ridwan.

Menurut Ridwan sudah sejak lama PT SAI melakukan berbagai pelanggaran di Lhoknga dan Leupung, sudah saatnya perusahaan tersebut menerima tuntutan masyarakat, karena masyarakat sudah sangat lama menderita akibat beroperasinya PT SAI.

Untuk itu pemerintah Aceh harus segera menuntaskan persoalan ini, karena bagaimanapun kewenangan pemerintahan aceh jauh lebih leluasa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pemerintahan Aceh itu sendiri. Imbuhnya

Puluhan tahun rakyat menderita, karena ulah PT SAI dan kini sudah saatnya PT SAI bertaubat, akibat dosa yang telah mereka lakukan,”

Seharusnya pihak PT SAI harus memicu kepada prinsip ekonomi yang berlaku baik di Indonesia maupun dunia ientransional, lebih mengutamakan kepentingan rakyat, karena bagaimanapun rakyat adalah pelaku yang basah untuk mewujudkan dan pertumbuhan ekonomi. tandasnya[]

Posted in Diposkan oleh kulatbulat di Tuesday, July 01, 2008